DPR: Dia Presiden One Man Show

DPR: Dia Presiden One Man Show

JAKARTA- Ketua DPR Akbar Tanjung menilai, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga 100 hari masa pemerintahannya belum terlihat efektif dalam mengambil langkah kebijakan. Hal itu, katanya dapat dilihat misalnya dari penanganan masalah Aceh dan Maluku.

"Dari segi kinerja belum ada koordinasi dan belum terfokus cara kerjanya. Itu dimungkinkan karena pemerintahan Gus Dur masih menghadapi masalah-masalah besar yang menuntut perhatian penuh," kata Akbar mengomentari 100 hari masa pemerintahan Gus Dur, Selasa (25/1).

Sejumlah anggota DPR lainnya, seperti Wakil Ketua DPR AM Fatwa, Anggota DPR Usman Ermulan, Hartono Madjono, Zulfan B Lindan, juga berpendapat sama dengan Akbar.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Usman Ermulan melihat dalam kepemimpinan 100 hari Gus Dur yang nampak cuma pernyataan-pernyataan yang belum terealisasi.

"Ambil saja soal nilai rupiah terhadap dolar AS, sebelum Gus Dur jadi presiden, nilai rupiah bisa Rp 6.000 per satu dolar, tetapi setelah jadi presiden belum bisa mencapai Rp 6.000," ucapnya.

Selain itu soal keamanan di dalam negeri, seharusnya tempo seratus hari ini soal keamanan di beberapa daerah seperti Ambon, Maluku dan Aceh bisa teratasi, ternyata kerusuhan malah menyebar ke daerah Mataram.

Akbar Tanjung menambahkan, beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja pemerintahan Gus Dur, karena banyak rumor yang berkembang, termasuk dari pemerintah sendiri. Misalnya, isu reshuffle, yang ternyata tidak benar.

"Sebenarnya waktu 100 hari terlalu singkat untuk menilai keberhasilan kabinet Gus Dur. Sebab, penilaian kinerja pemerintah sepenuhnya wewenang MPR. Meski begitu tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menilai kinerja kabinet apakah efektif atau tidak," kata Akbar.

Sementara Wakil Ketua DPR AM Fatwa dan Usman Ermulan seragam menilai bahwa selama 100 hari masa pemerintahan Gus Dur masih disibukkan dengan manuver-manuver dan penyataan-pernyataan. Sehingga belum sempat melakukan konsolidasi kabinetnya.

"Sudah saatnya sekarang Gus Dur dalam 100 hari untuk kembali mengkonsolidasikan kabinetnya dan mempertegas serta memperjelas program-program kabinetnya," kata Fatwa.

Anggota DPR Hartono Madjono dari F-PBB bahkan lebih ekstrim menilai. Sejauh ini, katanya, kabinet Gus Dur belum pernah menentukan program-program. Kabinet ini lebih mempelihatkan one man show dari presiden, akibatnya, dari segi sistem dan managemen masih amburadul.

Anggota DPR Zulfan B Lindan dari FPDI Perjuangan menilai, kabinet pemerintahan Gus Dur lamban merespon semua masalah-masalah masyarakat. Contohnya, kata dia, soal pengungsian masyarakat Aceh lambat. "Mestinya menteri yang membidangi masalah itu sudah tahu." mur