Balai Informasi Pertanian di Jambi Kurang Berfungsi

Balai Informasi Pertanian di Jambi Kurang Berfungsi

Jambi-RoL-- Balai informasi hasil komoditi pertanian dan perkebunan di Jambi terutama di sentra pertanian sejumlah kabupaten sepertinya kurang berfungsi atau bahkan tidak dimanfaatkan.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Erman Rachim melalui Kasubdin Sarana dan Prasarana, Khairuddin, Kamis, menanggapi hal tersebut belum mengetahui sejauh mana ketidakaktifan balai atau pusat informasi komoditi pertanian dan perkebunan itu.

"Jika tidak aktif mungkin ada penyebabnya apakah masalah dana atau masalah sumber daya manusia (SDM)," katanya. Sedangkan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi hal seperti itu langsung ditangani bagian SDM.

Pusat Informasi komoditi pertanian dan perkebunan menjadi bagian dari penyuluhan untuk meningkatkan SDM petani. Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ketika dijabat Bupati Usman Ermulan sekitar tahun 2000-an sempat membangun balai informasi itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi petani dan SDM petani.

Sebab daerah itu menjadi salah satu sentra produksi kelapa dalam dan kelapa sawit yang perlu menginformasikan berbagai peluang komoditi untuk dikembangkan. antara/mim

Sofjan Wanandi Tuduh Seorang Mantan Menteri

Jumat, 10 Maret 2000
Sofjan Wanandi Tuduh Seorang Mantan Menteri
Jakarta, Kompas

Sofjan Wanandi yang Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN)
mengatakan, ada seorang mantan menteri yang sedang menjadi tersangka
di Kejaksaan Agung hendak menjatuhkannya dengan melempar isu buruk
tentang perusahaannya, PT Gemala Container (GC). Hal itu dia utarakan
di sela acara Forum Perdagangan Malaysia-Singapura, Kamis (9/3) di
Jakarta.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi IX DPR, Usman Ermulan,
mempermasalahkan restrukturisasi nyentrik kredit macet PT GC sebesar
Rp 92 milyar di BNI. Usman menginformasikan, melalui restrukturisasi
itu, perusahaan milik Sofjan tersebut tidak perlu membayar bunga, dan
hanya perlu mencicil Rp 500 juta per tahun. Artinya, kredit tersebut
baru akan terbayar lunas selama 184 tahun.

Sofjan tidak menjawab ketika ditanya apakah yang dimaksud adalah Tanri
Abeng. "Dia (mantan menteri tersebut-Red) memerintahkan bank
(maksudnya BNI), semua yang berbau Sofjan, yang bisa dikejar,
pidananya harus dimasukin. Orang dari bank itu sendiri, yang
mengatakam pada saya," kata bos Grup Gemala itu.

Menurut Sofjan, PT GC tersangkut kredit macet Rp 89 milyar. Saat ini,
PT GC sudah membayar hingga sekitar Rp 60 milyar. Uang tersebut
berasal dari bunga berbunga kredit tersebut yang ternyata
didepositokan. Melalui sebuah perhitungan yang rumit, Sofjan
mengatakan, cicilan kredit macetnya di BNI akan selesai pada tahun
2001.

Ditanya apakah dirinya berniat meminta klarifikasi mantan menteri yang
disebutnya hendak menjatuhkan dirinya, Sofjan malah balik bertanya.
"Buat apa? Orangnya pasti tidak mengaku," katanya.

Secara terpisah, mantan Menteri Negara Pembinaan BUMN Tanri Abeng
membantah tuduhan Sofjan Wanandi itu. Dia mengatakan, dirinya tidak
tahu-menahu masalah PT GC. Tanri juga mengatakan, saat dirinya
menjabat menteri, dia tidak pernah menyusahkan pelaku ekonomi. "Tidak
mungkin saya mempengaruhi sebuah sistem yang sudah baku. Pernyataan
Sofjan itu tidak benar," tambahnya. (fey)

Hutan Penyangga TNBT Dijarah

Hutan Penyangga TNBT Dijarah

JAMBI, KOMPAS — Penjarahan secara besar-besaran di kawasan hutan produksi sekitar hutan konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Kabupaten Tebo, Provinsi jambi, semakin mencemaskan. Dikhawatirkan dalam waktu tidak lama lagi pelaku illegal logging sudah masuk dan ikut menjarah TNBT.

Akibat penjarahan, kawasan hutan penyangga atau buffer zone hutan lindung itu terancam gundul. Kegiatan ittegal logging itu terjadi hanya beberapa ratus meter dari kawasan konservasi TNBT.

Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan, Jumat (6/8), mengatakan, pihaknya mencemaskan kegiatan penebangan liar di areal hak pengusahaan hutan (HPH) PT Dalek Hutani Esa (DHE) di Kabupaten Tebo, yang berbatasan dengan Tanjung Jabung Barat. Lokasi penjarahan hanya beberapa ratus meter saja dari kawasan TNBT.
“Dari laporan yang saya terima, kegiatan penjarahan itu sudah masuk ke kawasan TNBT di Tanjung Jabung Barat. Kayu hasil jarahan dibawa ke Kabupaten Tebo, karena dari Tanjung Jabung Barat tidak ada akses jalan,” ujar Usman.
TNBT merupakan hutan tropis dataran rendah di Sumateta dengan luas 127.698 hektar, 33.000 hektar di antaranya berada di Provinsi Jambi dan sisanya di Riau. Taman nasional ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi. Kawasan TNBT yang berada di Jambi terletak di Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat.

Dan berbagai penelitian diketahui, di TNBT sedikitnya terdapat 59 jenis mamalia, harimau sumatera, gajah, tapir, dan rusa. Ada pula 192 jenis burung (sepertiga dari yang ada di Sumatera), 10 jenis di antaranya terancam punah. Di samping itu, ada 700 jenis flora yang dimanfaatkan masyarakat lokal serta 600 lebih jenis biota obat yang selama ini dimanfaatkan masyarakat lokal.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Gatot Moeryanto menjelaskan, setelah diteliti oleh para petugasnya ternyata tidak ada illegal logging di dalam kawasan TNBT. “Kegiatan yang kini tengah diributkan itu terjadi di hutan produksi yang berbatasan dengan TNBT. Kawasan yang tengah dijarah habis-habisan itu milik PT DHE,” ujar Gatot. (NAT)

Ryaas Rasyid Pilihan Tepat Jabat Mendagri

3 Agustus 2007 | 16:54 WIB

Jambi ( Berita ) : Prof DR Ryaas Rasyid merupakan figur dan pilihan yang tepat untuk menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan posisi M Ma’ruf (non aktif karena sakit).

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Ryaas Rasyid merupakan pilihan yang tepat dari kalangan sipil yang tidak perlu diragukan keahliannya daripada yang lain, kata mantan anggota Komisi VIII DPR RI yang juga mantan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, Drs H Usman Ermulan MM di Jambi, Kamis [02/08] malam.

Ryaas yang kini menjabat Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memiliki ’segudang’ pengalaman di birokrasi, sebab ia pada masa pemerintahan Orde Baru pernah menduduki jabatan Dirjen PUOD Depdagri dan masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie menjabat Menteri Otonomi Daerah.

“Artinya Pak Ryaas jika Mendagri akan cepat menyesuaikan diri dan langsung bekerja di tengah banyaknya RUU yang kini belum diselesaikan seperti UU Pemilu dan terkahir Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan calon Independen sebagai peserta pilkada,” ungkap Usman Ermulan yang juga Ketua Umum DPP PDK Provinsi Jambi itu.

Presiden SBY harus mempertimbangkan itu, karena masa pemerintahan kabinet Indonesia bersatu hanya tinggal 2,5 tahun yang harus menuntaskan berbagai kebijakan dan program SBY-JK.

Jika SBY menempatkan orang-orang baru yang kurang mengerti di pemerintahan akan butuh proses dan waktu lama untuk menyesuaian diri, sehingga mengganggu kelancaran kinerja pemerintah yang kini dihadapkan berbagai persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Ryaas Rasyid merupakan salah satu ahli ilmu politik di Indonesia yang mengetahui banyak persoalan dan diyakini mampu menyelesaikan persoalan itu sesuai tuntutan reformasi dan demokrasi.

“Pak Ryaas itu punya konsep yang baik tentang politik dan ketatanegaraan. Alangkah sayangnya jika SBY tidak memanfaatkan orang seperti Pak Ryaas,” ujarnya.

Menyinggung soal jabatan Mendagri yang sejak Orde Baru sebagian besar dari kalangan TNI, ia menyatakan, tidak mesti sebab banyak orang-orang pintar di negeri ini bukan hanya dari kalangan TNI.

“Saya rasa tidak perlu kita mengkultuskan jabatan Mendagri itu harus dari TNI,” ujar Usman. (ant )

KPU Jambi Siap Pertanggungjawabkan Dana

KPU Jambi Siap Pertanggungjawabkan Dana

Selasa, 12 Juli 2005
JAKARTA (Suara Karya): Menanggapi kritik salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi, komisi pemilihan umum (KPU) Jambi menyatakan siap mempertanggungjawabkan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) provinsi tersebut.

Pernyataan tersebut dilontarkan, seorang anggota KPU Provinsi Jambi, Ir Abdul Rasyid, di Jambi, Senin. Pertanggungjawaban tersebut, lanjut Abdul Rasyid, baru akan disampaikan kepada publik, setidaknya usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih periode 2005-2010.

Pada penyelenggaraan pilkada Provinsi Jambi 26 Juni lalu, KPU menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah provinsi (APBD Pemprov) setempat sebesar Rp 25 miliar. Penggunaan dana inilah yang memperoleh kritikan dari seorang anggota tim kampanye pasangan Usman Ermulan-Irsal Yunus, yakni Donny Pasaribu.

KPU Provinsi Jambi dalam rapat pleno perhitungan akhir suara sah, secara manual beberapa waktu lalu, telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Drs H Zulkifli Nurdin-Drs Antony Zeidra Abidin sebagai pemenang pilkada.

Yang artinya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih untuk periode 2005-2010, dengan perolehan suara terbanyak, yakni 995.792 suara atau 80,31 persen.

Pasangan tersebut menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni pasangan Hasip Kalimuddin Syam-Nasrun HR Arbain yang hanya memperoleh 165.825 suara (13,33 persen), dan urutan ketiga pasangan Usman Ermulan-Irsal Yunus dengan 82.620 suara (6,64 persen).

Belum Berakhir

Rasyid menambahkan, tahapan pilkada Provinsi Jambi belum berkahir. Karena, masih ada proses yang belum terlaksana, yaitu pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih. Pelantikan tersebut rencananya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 Juli 2005 mendatang.

"Jadi soal pertanggungjawaban dana pilkada, akan kami lakukan setelah semua proses pilkada selesai," kata dia. Rasyid menegaskan, masyarakat, mahasiswa, LSM, aktivis, dan tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang merasa dirugikan oleh KPU, boleh menyampaikan rasa keberatannya.

Hanya saja, tidak dengan cara membuat selebaran, seperti yang dilakukan Donny Pasaribu. Lebih baik menyampaikan langsung secara tertulis, yang dinilai mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau selebaran yang dibagi-bagikan untuk mengkritisi kinerja KPU Provinsi Jambi. Itu dinilai tidak yuridis dan tak perlu kami tanggapi, karena KPU akan mempertanggungjawabkan soal kinerjanya setelah pilkada itu berkahir," kata Rasyid menambahkan.

Harus diaudit Sementara itu, Donny Pasaribu yang wakil ketua tim kampanye pasangan Usman Ermulan-Irsal Yunus mengatakan, dana KPU Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pilkada, diperoleh dari anggaran APBD senilai Rp 25 miliar, itu harus diaudit akuntan publik dan dipertanggungjawabkan pada publik.

"KPU Provinsi Jambi harus mempertanggungjawabkan dana penyelenggarakan pilkada, yang bersumber dari APBD 2005 sebesar Rp 25 miliar. Dan, hasil audit akuntan publik harus diumumkan ke publik paling lambat 30 hari setelah pilkada," kata Donny.

Menurut dia, akuntabilitas dana pilkada harus dipertanggungjawabkan ke publik, sesuai mekanisme yang ada. Harta kekayaan anggota KPU setempat pun harus diaudit dan hasilnya diumumkan ke publik.

Desakan tim kampanye Usman-Irsal itu muncul, karena melihat ada indikasi ketidakberesan KPU dalam menyelenggarakan pilkada. Mulai dari masa persiapan sampai pada akhir perhitungan suara, seperti banyaknya masyarakat yang tak terdaftar sebagai pemilih, keberpihakan pada salah satu calon, dan indikasi politik uang.

"Persoalan itu harus dikritisi dan disikapi, dengan tujuan evaluasi proses penyelenggara pilkada gubernur dan wakil gubernur Jambi 2005-2010. Untuk mendorong proses pilkada kabupaten dan kota yang akan datang, agar lebih baik, demokratis, dan berkualitas," kata Donny Pasaribu. (Budi Seno/Ant)

Menyelamatkan Petani Tanjung Jabung Barat

Menyelamatkan Petani Tanjung Jabung Barat

SEPATUTNYA, petani kopi torabika dan robusta serta petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, saat ini sedang berpesta ria. Sejak satu bulan lalu, mereka memasuki panen raya atau panen besar (musim buah lebat) kopi torabika dan pinang. Namun yang terjadi sebaliknya, mereka murung dan lesu karena harga kopi terus merosot dan pinang nyaris tidak ada harganya.

Harga biji kopi torabika di tingkat petani hanya Rp 8.500 per kilogram, robusta Rp 3.800 per kg, dan pinang Rp 1.500 per kg. "Tahun lalu harga kopi torabika masih bertengger pada angka Rp 12.000 dan kopi robusta Rp 5.000 per kilogram. Sedangkan, pinang sudah empat tahun harganya terus menukik, dari Rp 5.000-Rp 6.000, tapi kini hanya tinggal Rp 1.500 per kilogram," kata Alek (42), pedagang besar hasil bumi di Kuala Tungkal, ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), 24 Juni lalu.

"Sungguh, saya tidak mengerti. Kenapa harga pinang terjun bebas? Kini saya punya persediaan pinang kering sekitar 150 ton, di antaranya ada yang sudah disimpan enam bulan. Tidak ada permintaan pinang dari pedagang di Kota Jambi, Padang, maupun Medan," katanya lagi.

Menurut Alek, pemasok atau langganan, pedagang pengumpul tidak mau tahu karena mereka tinggal di parit-parit di desa. Meskipun rugi, pinang yang mereka bawa terpaksa dibeli, ditolak tidak mungkin.

"Di Kuala Tungkal ini, lain. Hubungan antara pedagang besar dengan pedagang pengumpul di desa sudah sedemikian rupa, layaknya seperti saudara sehingga tidak mungkin pinang yang mereka bawa tidak ditampung," tutur Alek.

Dia mengungkapkan, karena harga jatuh-tidak sebanding lagi dengan biaya perawatan, panen, mengupas, dan mengeringkan-sejumlah petani pinang pernah datang kepadanya dan mengemukakan keinginan mereka untuk menebang pohon pinang dan menggantinya dengan tanaman lain.

"Keinginan petani itu saya cegah, jangan lakukan itu. Panen terus, bawa ke sini, walaupun murah tetap saya beli. Jadilah pinang menumpuk di gudang dan setiap hari lantai jemur penuh pinang untuk dikeringkan," ujar Alek.

Di Kuala Tungkal sedikitnya ada lima pedagang besar hasil bumi. Produk perkebunan yang mereka tampung tidak hanya berasal dari Tanjabbar, tetapi juga dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti dari Kecamatan Mendahara, Dendang, dan Muaro Sabak.

Turunnya harga kopi dan pinang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi rakyat di Tanjabbar, berupa merosotnya daya beli petani. Sebabnya, kebun kopi dan pinang, bersama dua komoditas lainnya-kelapa dalam dan karet-100 persen merupakan perkebunan rakyat. "Rencananya tahun ini saya akan membeli sepeda motor baru. Tetapi, karena harga kopi dan pinang turun, ditunda dulu," kata Katijo (65), petani kopi dari Parit Tomo, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Betara.

Namun demikian, sebagian petani kopi dan pinang sedikit tertolong karena juga memiliki tanaman kelapa dalam. Diversifikasi atau keanekaragaman tanaman menyelamatkan petani komoditas perkebunan Tanjabbar dari keterpurukan.

M Taher (52), pedagang pengumpul dari Mendahara Hilir, Tanjung Jabung Timur yang ditemui Kompas di Kuala Tungkal mengatakan, setiap kali datang ke Kuala Tungkal minimal ia membawa dua ton pinang kering dan 500 kg kopi.

Seorang pedagang pengumpul kopi dan pinang di Betara, Sunyoto (35), mengakui, ia membeli kopi dari petani dalam bentuk kopi basah dengan harga Rp 700 per kg. Umumnya, petani menghitung produksi kopinya dengan kaleng. Satu kaleng kopi basah 12 kg atau seharga Rp 8.400 per kaleng. Setiap hari ia bisa mengumpulkan sekitar dua ton kopi basah, kemudian digiling memecahkan kulit, dijemur, dan setelah kering digiling lagi untuk mendapatkan kopi biji.

Menurut Sunyoto, satu kaleng kopi basah akan jadi 1,2 kg kopi biji. Pinang dibeli dari petani sudah kering dengan harga Rp 1.500 per kg. "Baik kopi maupun pinang saya jual kepada pedagang besar di Kuala Tungkal. Pinang Rp 1.800 dan kopi torabika Rp 9.000 per kilogram," ujar Sunyoto.

MESKIPUN harga kopi jatuh, namun nasib petani kopi di Tanjabbar belumlah terempas. Harga kopi-terutama kopi torabika-Rp 8.500 per kilogram masih cukup menguntungkan bagi petani, di samping adanya tanaman perkebunan lain. Katijo, umpamanya, mengaku, memiliki dua bidang kebun kopi dengan luas seluruhnya sekitar 3,5 hektar.

"Dari lahan yang dua hektar saya bisa dapat biji kopi sekitar 1.500 kilogram untuk enam bulan, dan dari lahan 1,5 hektar menghasilkan 800 kilogram atau seluruhnya 2.300 kilogram. Jika dijual dengan harga sekarang Rp 8.500 per kilogram, maka hasilnya Rp 19.55 juta," ujarnya.

Namun, yang diterimanya hanya Rp 13,03 juta atau rata-rata Rp 2,17 juta per bulan karena dipotong upah petik dan ongkos angkut yang jumlahnya sepertiganya, yaitu Rp 6,51 juta.

Petani kopi lainnya, Misno (45) dari Parit Lapis, mengaku, punya lahan tiga hektar dengan produksi 1.500 kg untuk setiap panen besar tiga bulan sekali, atau 6.000 kg setahun. Hasil penjualannya Rp 51 juta. Namun, yang diterima Misno hanya Rp 30,60 juta atau rata-rata Rp 2,55 juta per bulan setelah dipotong ongkos angkut sekitar 40 persen.

Menurut Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kantor Camat Betara Marhalim, upah petik kopi berbeda-beda untuk masing-masing lokasi. Semakin buruk kondisi kebun, semakin mahal upah petik.

Di Parit Tomo, upah petik Rp 2.500 per kaleng kopi basah, ongkos angkut Rp 500 per kaleng, sementara di Parit Lapis ongkos petik Rp 3.000 dan upah angkut antara Rp 750-Rp 1.000 per kaleng.

Para petani kopi torabika di Tanjabbar umumnya memiliki ladang kopi lebih dari dua hektar. Banyak di antara petani yang memiliki empat hingga lima hektar, bahkan ada yang lebih. Sebagian besar petani memiliki mesin penggiling kopi dengan dua jenis gilingan.

Di Parit Tomo (45 keluarga) dan Parit Sialang (50 keluarga), hampir semua petani memiliki alat penggiling kopi yang digerakkan mesin diesel berkekuatan tujuh PK, sekaligus sebagai pembangkit listrik. Penduduk kedua parit ini tergolong makmur, rumah besar, punya televisi dan sepeda motor.

"Kopi torabika-petani menyebutnya dengan kopi besar-cocok dengan lahan di sini yang merupakan lahan gambut, tidak perlu dipupuk," kata Ny Wachid (42). "Buktinya, tanpa dipupuk pohon kopi tetap berbuah lebat," katanya.

Lahan yang dijadikan kebun kopi di Parit Tomo dan Parit Lapis bergambut dengan ketebalan bervariasi antara 50 hingga 100 cm.

KURANGNYA perawatan dan buruknya perlakuan terhadap kebun kopi oleh petani di Tanjabbar dan juga di Tanjung Jabung Timur menyebabkan produksi rata-rata kopi torabika dan robusta di daerah ini rendah, sekitar 500 kg per hektar setahun. Hanya di Parit Tomo dan Parit Lapis, Kecamatan Betara, yang produksinya cukup tinggi, mencapai 1.500 kg per hektar setahun.

Masud (70) dan Mustain (33) dari Parit IV Kemang Jaya, Desa Serdang Jaya, juga hidup sederhana, meskipun mereka masing-masing memiliki kebun kopi lebih dua hektar. Dengan produksi yang rendah, kesejahteraan petani sulit ditingkatkan. Apalagi jika harga kopi sedang anjlok.

Anjloknya harga kopi, meskipun petani di Tanjabbar terpukul, namun tidak telak. Kekurangan penerimaan bisa ditutupi oleh peningkatan produksi. Selama ini, karena lahan masih cukup luas, ada kebiasaan petani untuk meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lagi ladang baru atau dengan perluasan areal.

Hal itu tidak hanya terjadi pada petani kopi dan pinang, tetapi juga pada petani kelapa dalam dan karet. Kenyataan di Tanjabbar, kepemilikan ladang yang luas di dua dan tiga lokasi yang berjauhan ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Yang banyak terjadi adalah ladang di dua atau tiga lokasi itu tidak terawat dan produksinya rendah. Artinya, upaya peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilakukan dengan memperluas kebun.

Karena lahan tidak pernah bertambah, yang terus bertambah hanyalah penduduk, seyogianya pemerintah turun tangan membenahi dan mengawasi pembukaan ladang di areal yang peruntukannya belum jelas (tidak bertuan). Pemerintah memberi penyuluhan dan motivasi kepada petani bahwa peningkatan kesejahteraan hanya bisa dilakukan dengan peningkatan produksi. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi petani memperoleh benih yang baik, ketersediaan pupuk, penanganan pascapanen, dan akses ke pasar.

Katijo mengakui, dengan pemeliharaan dan perlakuan yang baik, produksi kopi torabika dan arabika petani di Tanjabbar bisa ditingkatkan menjadi rata- rata 1.500 kg, bahkan 2.000 kg per hektar setahun. Tanaman kopi yang tidak dirawat dan banyak semut, ujar Katijo, ongkos petiknya menjadi lebih mahal. "Di Parit Tomo, sudah ada pekerja yang minta bagi dua, bahkan ada pekerja yang tidak mau memetik karena kebunnya semak, pohonnya tinggi tidak pernah dipangkas, dan banyak semut.

Bupati Tanjung Jabung Barat H Usman Ermulan (52) mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan petani kopi, pinang, dan kelapa dalam yang seluruhnya adalah produksi kebun rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertahap memperbaiki dan meningkatkan jalan dan jembatan ke sentra-sentra produsen kopi, pinang, dan kelapa dalam. "Dengan peningkatan infrastruktur ini diharapkan mendorong petani untuk memelihara dan merawat kebunnya sehingga produksi bisa meningkat," tambah Usman.

"Sejumlah jalan ke sentra produksi komoditas perkebunan di Kecamatan Betara dan Pangabuan telah dilebarkan, ditimbun, dan ditingkatkan (dikeraskan). Dengan demikian, disparitas harga yang besar sebagai akibat dari tidak ada dan buruknya jalan bisa dikurangi," katanya.

Sebagai contoh, saat angkutan ke sentra produksi menggunakan sarana transportasi air, dengan perahu melalui parit-parit kecil dan menunggu air pasang, beda harga kelapa di tingkat petani di desa dengan di pinggir jalan raya (jaraknya dua kilometer sampai lima kilometer) bisa mencapai Rp 200 per butir kelapa. Beda harga kopi di tingkat petani dengan di Kota Kuala Tungkal (jarak 30 km) mencapai Rp 2.000 per kilogram. (NASRUL THAHAR

Bupati Tanjab: Warga Jangan Mudah Percaya Dana Revolusi

Bupati Tanjab: Warga Jangan Mudah Percaya Dana Revolusi

Kuala Tungkal, Jambi, 22 April 2002 10:47


Bupati Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Usman Ermulan mengisyaraatkan, warganya berada di kawasan pantai timur Sumatera itu, agar tidak mudah percaya akan adanya kucuran dan pemberian "dana revolusi".

"Jangan mudah percaya dan teliti lebih dulu," kata Bupati Usman Ermulan di Kuala Tungkal, Kab. Tanjab Barat, 125 km dari Kota Jambi, ketika dihubungi melalui telepon, Senin pagi.

Ia membenarkan, adanya informasi dari warganya di Kecamatan Tungkal Ulu, akan kucuran dana revolusi itu. Namun dalam prosesnya, disebutkan warga lebih dulu mendaftar dan menyetorkan sejumlah uang.

Ihwal kucuran dana itu, selalu muncul dan berkembang di lingkungan warga desa yang relatif jauh dari kota. Karena itu, aparat kecamatan setempat sudah diinstruksikan, agar memantau kegiatan di daerahnya, apalagi sampai merugikan warganya, kata Usman Ermulan �yang sebelum terpilih menjadi bupati di pesisir pantai timur itu, adalah anggota DPR-RI di Jakarta.

"Ihwal keberadaan dana revolusi itu, sudah berkembang sejak lama, dan jika memang ada tentu tidak perlu repot-repot melakukan pinjaman ke luar negeri, bahkan melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri," katanya.

Ia berharap, agar warga lebih jeli dan teliti dalam menyikati tiap perkembangan dan kegiatan. "Saya senang sekali, jika warga saya mendapat bantuan dana secara cuma-cuma, tapi tanpa ada warga yang merasa dirugikan," katanya.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2001 juga muncul ihwal kucuran dana revolusi di Kota Jambi, namun dengan maraknya komentar serta imbauan aparat setempat, cerita kerberadaan dana itu, di masyarakat hilang dengan sendirinya. [Tma, Ant]