Kebijakan Hentikan Subsidi BBM Kian Perburuk Kehidupan Rakyat

Kebijakan Hentikan Subsidi BBM Kian Perburuk Kehidupan Rakyat [Nusantara]Mantan Anggota Komisi IX DPR-RI Drs H Usman Ermulan MM:
Kebijakan Hentikan Subsidi BBM Kian Perburuk Kehidupan Rakyat

Pemerintah dirasakan semakin kacau dalam mengelola perekonomian saat ini. Dan ini dibuktikan, langkah penghentian subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu petunjuk kalau pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (MJK) semakin kelabakan dalam mengelola keuangan negara. Dan akhirnya, subsidi BBM tidak lagi mampu dilakukan pemerintah, karena hal itu menjadi beban terkait defisit APBN.
Langkah menghentikan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah terang saja berdampak semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Apalagi, program peralihan minyak tanah (konversi minyak tanah) ke bahan bakar gas terang saja mesti diakui belum berjalan seperti semestinya. Dan tidak itu saja, penggunaan gas seperti yang dilakukan pemerintah sekarang ini, entah disadari atau tidak kalau penggunaan gas di masyarakat itu bukanlah hanya sebuah kebutuhan bahan bakar untuk keperluan memasak. Tetapi lebih dari itu, masyarakat cukup kelabakan mengingat gas itu sendiri tidak dapat dipergunakan masyarakat sebagai pengganti bahan bakar penerangan seperti minyak tanah.
Makanya, tak mengherankan kalau kebijakan pemerintah menghentikan subsidi BBM dan menarik penggunaan minyak tanah diganti dengan bahan bakar gas itu dianggap sebagai kebijakan yang begitu tergopoh-gopoh. Atau boleh dikatakan, langkah pemerintah itu hanya ingin mengurangi defisit APBN karena beban subsidi BBM itu, tanpa dilakukan pengkajian yang matang kalau mayoritas masyarakat di Indonesia masih dominan mempergunakan BBM seperti minyak tanah untuk bahan bakar penerangan setelah kondisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum mampu menembus pelosok desa di seluruh tanah air.
Sehingga, langkah menghentikan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah setidaknya masih harus dilakukan uji coba. Sebab, kalau pemerintah memasakan kebijakan penghentian subsidi BBM, artinya bukan tidak mungkin bisa saja menjadi ancaman yang akhirnya muncul berbagai gejolak masyarakat yang menganggap kebijakan pemerintah menghentikan subsidi BBM itu, sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut petikan wawancara HU Pelita dengan Mantan Anggota Komisi IX DPR - RI Drs H Usman Ermulan MM, Minggu (23/3) di Jambi.

Apa yang bakal terjadi menurut Anda setelah pemerintah menghentikan subsidi BBM itu ?

Siapapun mesti mengakui, kebijakan pemerintah menghentikan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat. Apalagi langkah itu dilakukan pemerintah di saat-saat seluruh harga kebutuhan bahan pokok naik dan tidak lagi dapat dikendalikan.
Dengan dihentikannya subsidi BBM, tentunya beban ekonomi masyarakat semakin berat, sementara masyarakat saat ini terus berteriak karena persoalan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Coba lihat, entah berapa banyak saat ini masyarakat yang sudah kehilangan lapangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja selama ini gulung tikar akibat semakin tidak menentunya kondisi perekonomian. Dan ditambah lagi, persoalan BBM seperti yang terjadi saat ini.

Artinya, langkah pemerintah menghentikan subsidi BBM tidak tepat dilakukan ?

Pada satu sisi, pemerintah harus menghentikan subsidi BBM demi mengatasi defisit APBN yang dirasakan semakin menjadi beban keuangan negara untuk membiayai kebutuhan lain. Disamping itu, menghentikan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah seiring naiknya harga BBM di pasaran dunia, sehingga kebijakan menghentikan subsidi BBM itu langkah yang dapat memperbesar pemasukan devisa negara dari sektor migas tersebut.
Tetapi persoalannya, kebijakan pemerintah menghentikan subsidi BBM itu belum dapat di terima masyarakat kita saat ini. Dan ini tentunya, tidak terlepas dari persoalan ekonomi masyarakat yang tidak kunjung membaik. Dengan demikian, ketika pemerintah mengambil langkah menghentikan subsidi BBM, langsung masyarakat menyimpulkan langkah itu merupakan lonceng kematian karena kebijakan itu hanya menambah beban ekonomi masyarakat yang memang sudah morat marit.

Pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas apa itu tidak cukup untuk mendukung kebijakan pemerintah menghentikan subsidi BBM ?

Kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah harus diakui belum berjalan secara baik di seluruh daerah. Apalagi, kalau konversi ke gas itu sendiri pada hakekatnya belum dapat di terima di masyarakat, dan apalagi persoalan gas tidak dapat diartikan hanya dapat dijadikan pengganti bahan bakar minyak untuk keperluan memasak, mengingat bahan bakar minyak dipergunakan masyarakat sebagai alat penerangan sebagai pengganti listrik yang hingga kini belum dapat menyentuh kepelosok desa.
Makanya, konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah sebenarnya bukanlah jalan terbaik, termasuk jika konversi ke gas itu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah menghentikan subsidi bahan bakar minyak itu. Belum lagi, tata niaga gas untuk ukuran tabung gas tiga kilogram seperti program konversi gas tersebut belum berjalan merata di seluruh daerah. Sehingga, ketika pemerintah menghentikan subsidi BBM itu, tak salah jika dianggap langkah pencabutan subsidi BBM hanya memberatkan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia yang memang kondisi ekonominya semakin terhimpit dengan berbagai persoalan.

Menurut Anda konversi minyak tanah ke gas itu bukanlah solusi yang tepat untuk menghentikan subsidi BBM ?

Kalau kita mau jujur menyikapi apa sebenarnya yang dikehendaki masyarakat saat ini, sebenarnya menghentikan subsidi BBM bukanlah langkah yang baik terhadap kebijakan pemerintah. Sebab apa ? Ketika pemerintah menghentikan subsidi BBM, secara tidak teratur lonjakan harga terjadi dimana-mana, dan tidak hanya terhadap bahan pokok tetapi terjadi di seluruh bahan kebutuhan lainnya.
Itulah sebabnya, langkah menghentikan subsidi BBM dan lantas pemerintah mengambil kebijakan terkait konversi minyak tanah ke gas perlu dipertimbangkan. Karena, persoalan minyak tanah, salah satu misalnya, bukanlan hanya diperuntukan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak, tetapi minyak tanah itu lebih dominan diperuntukan masyarakat buat keperluan penerangan seperti masyarakat kita yang ada di pelosok desa.
Kondisi inilah yang perlu difikirkan pemerintah, sehingga tidak menganggap konversi minyak tanah ke gas itu jalan terbaik, termasuk guna mendukung kebijakan pemerintah menghentikan subsidi BBM yang dirasakan masyarakat sebagai ancaman memperburuk kondisi perekonomian terlebih lagi terhadap masyarakat di pelosok desa. (noer faisal)